You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Wagub Buka FGD Wisata Halal
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Wagub Buka FGD Wisata Halal

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno membuka Focus Group Discussion (FGD) Wisata Halal (Halal Tourism), di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Kita targetkan satu juta global halal tourism bisa datang ke Jakarta

Dikatakan Sandi, dirinya menyambut baik FGD ini dan berharap kunjungan wisatawan ke Jakarta dapat semakin meningkat. "Kita targetkan satu juta global halal tourism bisa datang ke Jakarta dalam lima tahun mendatang," kata Sandi, Rabu (7/3).

Dijelaskannya, berdasarkan data dari Global Islamic Economi Report 2015-2016, lima negara yang menjadi Halal Travel Indicator yakni, Malaysia, Uni Emirat Arab, Singapura, Thailand dan Yordania.

Sandi Hadiri Seminar Halal Tourism Business Forum

"Kita harus memanfaatkan peluang yang ada. Ini menjadi tantangan kita untuk meningkatkan sektor pariwisata. Sejumlah destinasi wisata seperti, kawasan Kota Tua, Kepulauan Seribu, dan Setu Babakan dapat ditambahkan dengan konsep wisata halal," ujarnya.

Sandi menambahkan, konsep wisata halal di Jakarta harus mampu menumbuhkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, partisipasi publik, serta kearifan lokal seperti, budaya Betawi. "Penerapannya, harus tetap memperhatikan faktor ekonomi, sosial, dan kultural," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1210 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1202 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1013 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye968 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye870 personBudhi Firmansyah Surapati